Kawan Belajar Hukum

Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belajar Hukum Data Pribadi yang Harus Dilindungi

Gambar
Jika berbicara tentang regulasi data pribadi yang harus dilindungi di Indonesia , biasanya kita merujuk pada regulasi teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik dan Perintah Kementerian Komunikasi dan Komunikasi tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Padahal, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus data pribadi yang harus dilindungi (masih dalam RUU) yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Di sisi lain, peraturan tingkat legislatif yang mengatur data pribadi masih terbagi menjadi beberapa peraturan perundang-undangan, tergantung pada karakteristik masing-masing sektor. Misalnya bank, bisnis, telekomunikasi, manajemen kependudukan, arsip, kesehatan, informasi, transaksi elektronik. Sumber : Pixabay belajar hukum belajar hukum Belajar Hukum : Melihat UUD NRI Tahun 1945 Aturan megenai data ...
Baca selengkapnya

Apa itu Dolus dan Culpa dalam Hukum Pidana?

Gambar
Ilustrasi Menembak sebagai Hukum Pidana Dolus dan Culpa. Sumber : Pixabay Hukum pidana kita tahu apa yang disebut kejahatan Dolus dan Culpa. Sebelum membahas Dolus dan Culpa , kita harus mengetahui apa itu delik. Delik dalam bahasa latin disebut delictum. Sedangkan dalam bahasa Jerman, delik   disebut delict, delit dalam bahasa Prancis, dan delict dalam bahasa Belanda. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia arti kata delik adalah sebagai berikut. Perbuatan yang dihukum karena adanya pelanggaran atau aktivitas kriminal. Pelanggaran Dolus dan Pelanggaran Culpa Dolus secara sederhana dapat diartikan sebagai kesengajaan atau tindakan pidana yang disengaja. Ini berarti bahwa delik tersebut membutuhkan unsur yang disengaja. Di sisi lain, Culpa dapat diartikan sebagai kelalaian. Artinya, seseorang dapat dihukum jika kelalaian itu berupa tindak pidana. Das Sollen dan Das Sein Das Sollen dan Das Sein Das Sollen dan Das Sein Das Sollen dan Das Sein Das Sollen dan Das Sein ...
Baca selengkapnya

Implementasi Stufenbau Theory dalam Teknik Perancangan UU

Gambar
Sumber : Pixabay Sebagaimana kita ketahui, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, yang dibuat oleh badan yang berwenang dan termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum dapat dibedakan menurut bentuknya menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Baca juga : Webinar Hukum Secara historis, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Karena faktor-faktor ini, Indonesia secara tradisional mengadopsi gaya hukum perdata. Hal ini menunjukkan adanya kodifikasi terhadap hukum. Doktrin hukum perdata tidak serta merta menghapus budaya masyarakat Indonesia yang masih menganut hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) hingga saat ini. Sehingga ternyata corak hukum Indonesia sangat unik. Agar kodifikasi ada, Indonesia perlu menyiapkan prosedur untuk menyusun RUU tersebut. Proses yang dilakukan harus berdasarkan prinsip dan teori hukum agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu teori dalam perumusan hukum adalah Stufenbau...
Baca selengkapnya