Kawan Belajar Hukum

Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum Kawan Belajar Hukum

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belajar Hukum Data Pribadi yang Harus Dilindungi

Gambar
Jika berbicara tentang regulasi data pribadi yang harus dilindungi di Indonesia , biasanya kita merujuk pada regulasi teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggara Sistem Elektronik dan Perintah Kementerian Komunikasi dan Komunikasi tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Padahal, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus data pribadi yang harus dilindungi (masih dalam RUU) yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Di sisi lain, peraturan tingkat legislatif yang mengatur data pribadi masih terbagi menjadi beberapa peraturan perundang-undangan, tergantung pada karakteristik masing-masing sektor. Misalnya bank, bisnis, telekomunikasi, manajemen kependudukan, arsip, kesehatan, informasi, transaksi elektronik. Sumber : Pixabay belajar hukum belajar hukum Belajar Hukum : Melihat UUD NRI Tahun 1945 Aturan megenai data ...
Baca selengkapnya

Apa Saja Organisasi Ekstra Kampus Berbasis Islam di Indonesia?

Gambar
  Dalam dunia kemahasiswaan, ada banyak Organisasi eksternal kampus yang bisa diikuti. Dan biasanya, Organisasi ini berasal dari luar universitas itu sendiri. Organisasi eksternal , atau  organisasi tambahan yang terkenal, adalah organisasi eksekutif yang menangani masalah kemahasiswaan. Organisasi ekstra kampus ini terdapat di dalam UUD 1945 sebagai organisasi tambahan dimana mahasiswa memiliki kebebasan berkumpul dan berdiskusi. Mahasiswa yang bergabung dengan suatu organisasi ekstra kampus karena lebih mandiri, lebih leluasa, dan lebih kritis. Di bawah ini adalah daftar empat Organisasi eksternal terbesar di Indonesia. 1. Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan Organisasi luar kampus paling tua di Indonesia. Himpunan Mahasiswa Islam adalah Organisasi luar kampus yang dikususkan untuk mahasiswa yang memeluk agama Islam. HMI sendiri didirikan oleh Lafran Pane, mahasiswi Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta dan rekannya....
Baca selengkapnya

Implementasi Stufenbau Theory dalam Teknik Perancangan UU

Gambar
Sumber : Pixabay Sebagaimana kita ketahui, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, yang dibuat oleh badan yang berwenang dan termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum dapat dibedakan menurut bentuknya menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Baca juga : Webinar Hukum Secara historis, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Karena faktor-faktor ini, Indonesia secara tradisional mengadopsi gaya hukum perdata. Hal ini menunjukkan adanya kodifikasi terhadap hukum. Doktrin hukum perdata tidak serta merta menghapus budaya masyarakat Indonesia yang masih menganut hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) hingga saat ini. Sehingga ternyata corak hukum Indonesia sangat unik. Agar kodifikasi ada, Indonesia perlu menyiapkan prosedur untuk menyusun RUU tersebut. Proses yang dilakukan harus berdasarkan prinsip dan teori hukum agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu teori dalam perumusan hukum adalah Stufenbau...
Baca selengkapnya