HeyLaw Edu

Ingat beberapa waktu lalu mengenai rangkap jabatan yang membuat dunia maya penuh dengan postingan BEM UI? Post berisi kritikan Presiden Joko Widodo atas ketidaksesuaian antara janji dan fakta Presiden mengenai rangkap jabatan . Untuk itu, Jokowi dinominasikan sebagai King of Lip Services dalam postingan ini. Di luar dugaan, Rektorat menggelar pengurus inti BEM Universitas Indonesia karena dikritik akun Twitter dan Instagram resmi BEM UI. Panggilan pengadilan ini dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap kebebasan berekspresi. belajar hukum belajar hukum belajar hukum Sumber : Pixabay Namun ada pihak lain yang tidak setuju dengan tindakan BEM UI tersebut, salah satunya dari pihak instruktur UI sendiri. Pro kontra rangkap jabatan tersebut menyedot perhatian publik dan memimpin diskusi melalui Zoom Meeting antara Blok Politik Mahasiswa sebagai pihak yang menentang BEM dan salah satu sivitas akademika UI yang menentang BEM. Kontroversi ini menunjukkan bahwa Perdana Ment...

Sumber : Pixabay Lingkungan universitas menjadi salah satu tempat yang rawan akan terjadinya kasus kekerasan atau kejahatan seksual. Untuk itu, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Permendikbud No. 30 Tahun 2021 ) oleh pemerintah yang spesifik mengakomodir hukum tentang kekerasan seksual di lingkungan universitas. Permendikbud Ristek yang telah merelease peraturan tersebut beberapa bulan lalu, banyak mendapat kritik di beberapa hal. Poin Permendikbud Ristek yang mana yang kontroversial? belajar hukum belajar hukum belajar hukum 1. Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Diduga Melegalkan Seks Bebas Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjadi topik hangat di berbagai kalangan karena isinya yang menggemparkan bahkan dianggap kontroversial. Ada yang berpendapat bahwa Permendikbud Ristek sangat maju dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap korban...

  Sumber : Pixabay Belajar hukum Belajar hukum Belajar hukum Apa Maksud Penemuan Hukum? Penemuan hukum adalah proses dimana seorang hakim/lembaga penegak hukum lainnya membuat suatu penemuan hukum ketika menerapkan peraturan-peraturan umum pada suatu peristiwa hukum tertentu. Hasil pengungkapan hukum ini menjadi dasar pengambilan keputusan. Secara sederhana, penemuan hukum adalah kegiatan memahami hukum . Kegiatan ini didasari oleh pengakuan para ahli hukum bahwa hukum yang ada tidak akan pernah bisa disempurnakan. Oleh karena itu, di sini hakim bertanggung jawab untuk mengadaptasi peraturan perundang-undangan agar selalu merespon realitas. Oleh karena itu, hukum selalu up-to-date dan dapat memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan. Misalnya, sebelum berlakunya UU No. 32 (UU PPLH) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2009, kami mengacu pada UU No. 23 (UU LH) tentang Lingkungan Hidup pada tahun 1997. Pasal 41 UU Lingkungan Hidup...

Sumber : Pixabay Mengapa Pinjol/ Pinjaman Online Semakin Merebak? Menurunnya pertumbuhan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk, inflasi, dan biaya hidup di Indonesia. Fenomena ini juga menyebabkan munculnya kredit online atau pinjaman online (pinjol) untuk dalam menunjang kebutuhan hidup. Adalah fenomena ini harus diikuti dengan dasar hukum pinjaman online Pertumbuhan teknologi yang semakin canggih di era digital menjadi lengkap dengan adanya salah satu bentuk aplikasi teknologi informasi di bidang keuangan yaitu aplikasi yang dikenal dengan pinjol/ pinjaman online. pinjaman moneter terintegrasi TI dari penyedia layanan keuangan yang dimulai dari proses aplikasi hingga persetujuan dan pembayaran dana baik secara online atau melalui SMS atau konfirmasi telepon. Pada akhir tahun 2014, pinjaman online pertama kali ada di Indonesia yang dikembangkan oleh perusahaan fintech (financial technology) dimana perlu dikembangkan dasar...

Sumber : Pixabay Di Indonesia, selain peradilan yang mengawasi sengketa perdata dan pidana, kita juga mengenal peradilan agama yang mengurusi Hukum acara peradilan agama . Peradilan agama adalah sebuah lembaga yang menjalankan yurisdiksi dan ditujukan untuk subjek Muslim dan non-Islam yang tunduk pada hukum Islam. Ketika hukum pidana dan hukum perdata dipengaruhi oleh proses adopsi hukum Belanda, para ahli sepakat bahwa sumber hukum dari berbagai bidang penelitian hukum Islam adalah Alquran, Sunnah atau hadits. UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 24 (2) bahwa Peradilan agama adalah salah satu lembaga peradilan Mahkamah Agung, bersama-sama dengan peradilan, peradilan tata usaha negara, dan badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan militer. Para pelaku peradilan guna mengamankan hukum dan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, di antara mereka yang beragama Islam dalam kasus-kasus tertentu. Webinar Hukum Webinar Hukum Hukum Acara Pe...

  Sumber : Pixabay Sedikitnya 13 siswi menjadi korban pelanggaran hukum berupa pelecehan seksual antara 2016 dan 2021 oleh HW, kepala pesantren di Bandung, Jawa Barat. Mirisnya, umur korban dari kejahatan seksual ini memiliki rentang 13 hingga 16 tahun, dan beberapa di antaranya melahirkan bayi. Bahkan, salah satu korban melahirkan dua anak. Kasus tersebut pertama kali dilaporkan ke polisi Mei lalu, namun baru diketahui publik dalam sidang ketujuh dalam agenda dengar kesaksian di Pengadilan Negeri Bandung Selasa (12 Juli) lalu. Herry Wiryawan, pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani, dan Pondok Pesantren Cibiru Madani, didakwa memperkosa anak di bawah umur. Herry Wiryawan, terduga tersangka pelecehan seksual yang merupakan ketua Yayasan Pesantren, telah melakukan pelecehan seksual kepada 12 santri. Korban dari pelecehan seksual ini bahkan sebagian sudah ada yang hamil hingga melahirkan. Webinar Hukum Webinar Hukum Apa yang D...

Sumber : Pixabay Apa Manfaat vaksin bagi Tubuh Kita? Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan patogen virus dan bakteri. Oleh karena itu, vaksin berperan sebagai pelindung tubuh saat sistem imun menyerang, memproduksi antibodi, dan mengingat bakteri dan virus saat muncul kemudian. Vaksin tidak hanya bekerja secara individu, tetapi juga melindungi masyarakat. Ini bisa terjadi jika banyak orang yang divaksinasi dan tidak mungkin sakit. Dalam situasi ini, virus memiliki inang yang dapat dihuni, sehingga sulit untuk menjadi tempat berkembang biak. Dalam hal ini, bakteri atau virus dapat dibunuh sepenuhnya. Fenomena di mana orang terlindungi dari virus karena banyak yang divaksinasi dikenal sebagai imunitas komunitas. Oleh karena itu, herd immunity memainkan peran utama dalam menghilangkan penyakit. Oleh karena itu, mereka yang memenuhi persyaratan vaksinasi perlu segera divaksinasi agar dapat membangun kekebalan kelompok dengan lebih c...

Sumber : Pixabay Awal Mula Covid 19 di Dunia Awal mula covid 19 yang disebabkan oleh virus corona baru pertama kali dilaporkan oleh pemerintah di Wuhan, China pada Desember 2019. Gejalanya meliputi demam, malaise, batuk kering, dan sesak napas. Awalnya penyakit ini didiagnosis sebagai gejala pneumonia virus. Namun, hasil sekuensing genomik menunjukkan bahwa patogen tersebut adalah virus corona ( covid ) baru. Baca juga : Webinar Hukum Virus Corona sebenarnya sudah ada sejak lama. Apakah Anda ingat wabah SARS 2003? Nah, kedua virus ini sebenarnya masih berkerabat, tapi tidak sama. Pada 11 Februari 2020, International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) mengumumkan wabah ini sebagai nama virus baru, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV2). Organisasi Kesehatan Dunia menamakan penyakit itu "Covid 19" pada 11 Februari 2020. WHO percaya bahwa penggunaan nama "SARS" dari perspektif komunikasi risiko adalah akibat dari ketakutan beber...

Sumber : Pixabay Sebagaimana kita ketahui, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, yang dibuat oleh badan yang berwenang dan termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum dapat dibedakan menurut bentuknya menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Baca juga : Webinar Hukum Secara historis, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Karena faktor-faktor ini, Indonesia secara tradisional mengadopsi gaya hukum perdata. Hal ini menunjukkan adanya kodifikasi terhadap hukum. Doktrin hukum perdata tidak serta merta menghapus budaya masyarakat Indonesia yang masih menganut hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) hingga saat ini. Sehingga ternyata corak hukum Indonesia sangat unik. Agar kodifikasi ada, Indonesia perlu menyiapkan prosedur untuk menyusun RUU tersebut. Proses yang dilakukan harus berdasarkan prinsip dan teori hukum agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu teori dalam perumusan hukum adalah Stufenbau...