HeyLaw Edu

Sumber : Pixabay Definisi Perikatan Hukum perikatan ditinjau dari definisi perikatan sendiri berasal dari bahasa Inggris Belanda kata "Verbintenis" atau "Mengikat". Verbintenis berasal dari "tugas" Prancis dalam Kode Sipil Prancis. Jilid III KUHPerdata menjelaskan mengenai hukum perikatan secara rinci. Menurut fikih, perikatan adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam bidang harta, di mana ada pihak yang harus melaksanakan pelaksanaan, dan para pihak harus memenuhi tuntutan pelaksanaan. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perikatan mengandung empat unsur, antara lain: Hubungan hukum yang menghubungkan hak kepada satu pihak dengan kewajiban kepada pihak lain. Kekayaan, Ini berarti bahwa standar keterlibatan merupakan indikator berharga dari hubungan hukum. Tugas harus terdiri dari setidaknya dua orang. Pemenuhan atau pertimbangan adalah bagian dari pemenuhan kewajiban dan, menurut Pasal 1234 KUHP, ditandai dengan membe...

  Sumber : Pixabay Belajar hukum Belajar hukum Belajar hukum Apa Maksud Penemuan Hukum? Penemuan hukum adalah proses dimana seorang hakim/lembaga penegak hukum lainnya membuat suatu penemuan hukum ketika menerapkan peraturan-peraturan umum pada suatu peristiwa hukum tertentu. Hasil pengungkapan hukum ini menjadi dasar pengambilan keputusan. Secara sederhana, penemuan hukum adalah kegiatan memahami hukum . Kegiatan ini didasari oleh pengakuan para ahli hukum bahwa hukum yang ada tidak akan pernah bisa disempurnakan. Oleh karena itu, di sini hakim bertanggung jawab untuk mengadaptasi peraturan perundang-undangan agar selalu merespon realitas. Oleh karena itu, hukum selalu up-to-date dan dapat memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan. Misalnya, sebelum berlakunya UU No. 32 (UU PPLH) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2009, kami mengacu pada UU No. 23 (UU LH) tentang Lingkungan Hidup pada tahun 1997. Pasal 41 UU Lingkungan Hidup...

Sumber : Pixabay Peraturan perundang undangan di indonesia bisa dibilang berjumlah sangat banyak. Hal ini tidak heran karena Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga peraturan perundang undangan di indonesia harus ditata sedemikian rupa detailnya. Peraturan ini menjadi acuan dan prosedur dalam upaya melaksanakan prinsip-prinsip supremasi hukum. Menurut peraturan.go.id, ada sekitar 38.970 peraturan perundang-undangan dalam Webinar Hukum Indonesia. Peraturan tersebut termasuk 3.605 peraturan pusat (UU, Perpu, PP dan PerPres), 15.372 peraturan menteri (47 kementerian), peraturan lembaga pemerintah non kementerian (65 LPNK) sejumlah 4011, peraturan daerah (34 pemerintah daerah) dengan total 15982. Pengertian Tata Tertib Dalam uraian Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tingkatannya mengacu pada tingkatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pemeringkatan ini didasarkan pada prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh berten...

Sumber : Pixabay Hukum acara perdata adalah seperangkat norma hukum formil yang membantu menjaga kelangsungan hukum materiil perdata jika terjadi tuntutan hukum. Hukum materiil perdata adalah peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan untuk menjamin ditaatinya hukum substantif melalui mediasi yudisial. Selain itu, KUH Perdata mengatur tentang tata cara pengajuan tuntutan hukum , tata cara pemeriksaan, penetapan dan pelaksanaan putusan. Definisi Hukum Acara Perdata Hukum acara perdata dikutip dari pendapat Sudikno Mertokusumo adalah aturan hukum yang mengatur segala hukum perdata materiil dan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang menjamin agar hakim mematuhi atau menegakkan hukum materiil. Sumber-sumber hukum acara perdata, seperti: Sumber hukum tertulis, yaitu: HIR / Het Herziene Indoneisch Reglement (hal. 1884 No. 16, hal. 1941 No. 44), RBg / Reglement voor de Buitengewesten (hal. 1927 No. 227), Rv / Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (1847 No. 52, ...

Sumber : Pixabay Proses pembuktian pada perkara pidana tidak sama jika dibandingkan pembuktian pada perkara perdata. Dalam proses pidana, alat bukti (KUHAP) berguna untuk menyelidiki kebenaran yang materiil. Benar atau sejati kebenarannya. Namun dalam bukti proses perdata ( Hukum Acara Perdata) harus secara formal mengejar kebenaran. Artinya, hakim tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh para pihak dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim hanya membuktikan dalam pencarian kebenaran formil preponderance of evidence, sedangkan hakim pidana pada pencarian kebenaran materiil perlu membuktikan peristiwa itu (tanpa adanya kecurigaan yang sah/ beyond reasonable doubt). Perkara pembuktian sangat penting dan diutamakan. Karena, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KUHP, seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman pidana tanpa alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Berikut perbedaan alat bukti dan barang bukti 1. Alat Bukti Berdasarkan pendapat dari Hari Sasangka dan Lily...

Sumber : Pixabay Hak Cipta dan Hak Paten merupakan istilah yang sering kita dengar, terutama untuk masalah bisnis. Hak Cipta dan Hak Paten merupakan jenis kekayaan intelektual (HAKI) yang diatur tersendiri dengan undang-undang. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang dihasilkan dari proses pemikiran yang menghasilkan suatu karya atau produk yang perlindungannya berupa wilayah. Di Indonesia, Hak Cipta dan Hak Paten tunduk pada hukum yang berbeda, sehingga ada beberapa perbedaan.  Kami merinci perbedaan antara Hak Cipta dan Hak Paten di bawah ini. Hak Cipta a. Definisi Hak Cipta Serta Masa Berlakunya Berdasarkan  UU No. 28 Thn 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta),   Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta dan dengan sendirinya dihasilkan sesuai dengan asas-asas Deklarasi setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Hak Cipt...

  Sumber : Pixabay Apa itu Hukum Perdata? Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenangwenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menyalahkan diri sendiri ini tidak di...

Ilustrasi Embrio. Sumber : Pixabay Definisi Aborsi Hukum aborsi di Indonesia tentunya telah diatur dalam UU yang sudah ada. Namun sebelum membahas hukum aborsi di Indonesia, mari kita cari tahu dulu apa itu aborsi. Aborsi dipinjam dari bahasa Inggris, artinya, abortion berasal dari kata latin abortion, yang bermakna menggugurkan kandungan atau meluruhkan kandungan.   Pengertian lain dari KBBI yaitu aborsi merupakan kelahiran embrio yang tidak dapat hidup sampai akhir bulan ke-4 kehamilan, atau aborsi dapat didefinisikan sebagai keguguran janin atau embrio setelah 2 bulan atau lebih kehamilan . Bahaya Aborsi Aborsi memiliki risiko yang sangat tinggi. Untuk itu, penerapannya telah menetapkan standar. Menurut kutipan dari Alodokter, ada beberapa hal yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tergolong tidak aman saat melakukan kegiatan aborsi. Dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan pengetahuan medis yang memadai di bidangnya. Menggunakan lokasi dan fasil...