Apakah Bahaya Sertifikat Vaksin Palsu dan Apa Ancaman Hukumannya?

Ilustrasi vaksinasi. Sumber : Pixabay

Sertifikat vaksin palsu sedang ramai dibicarakan. Isu yang menyertai fenomena Covid-19 ini muncul setelah terbukti beredarnya jasa pembuatan sertifikat vaksin palsu itu sendiri.

Di era saat ini di mana berita tentang Covid 19 terus menyebar di media yang mengkhawatirkan, pemerintah dan semua pihak di masyarakat telah melakukan segala upaya dan upaya untuk melawan Covid 19.

Sebagai pengambil keputusan, pemerintah telah melakukan segala upaya untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 dengan mempromosikan imunisasi masyarakat dan menerapkan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, muncul kabar buruk bagi orang-orang yang menjual sertifikat vaksin Covid19 palsu. Namun sebelum membahas sertifikat vaksin palsu, mari kita pahami dulu apa saja manfaat sertifikat vaksin sehingga membuat sebagian orang mengambil risiko menjual sertifikat vaksin palsu?

Manfaat sertifikasi vaksin

Dengan diluncurkannya vaksin Covid-19 pertama di Indonesia, banyak pihak yang khawatir dan takut akan efektivitas vaksin tersebut. Berita negatif tentang Covid-19 mengemuka dan menyebar di media sosial.

Pemerintah menanggapi kejadian ini melalui Presiden Joko Widodo dan menjadi vaksinator Covid-19 pertama di Indonesia, menjadi contoh bagi masyarakat.

Semua orang yang terdaftar telah divaksinasi. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang memuat perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi terkait pandemi Covid-19.

Apa manfaat dari kartu vaksin

  • Persyaratan perjalanan jarak jauh

Sertifikat vaksinasi atau kartu vaksinasi pertama kali muncul dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi terkait pencegahan pandemi virus corona 2019. Pasal 25(1) mengatur sebagai berikut.

(1) Siapa pun yang telah divaksinasi COVID19 akan menerima kartu vaksinasi COVID19 atau e-sertifikat sertifikat vaksinasi COVID19.

Peraturan terkait juga mencakup ketentuan bagi wisatawan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan angkutan umum jarak jauh (pesawat, bus, kapal laut, kereta api).

  • Menjadi persyaratan berbagai kegiatan massal

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dalam konferensi pers virtual bahwa kartu vaksinasi Covid19 dapat digunakan untuk konser, makan malam bersama keluarga dan teman, dan transportasi.  Demikian pula, DKI, yang beroperasi di bawah perintah Direktur UKM  Koperasi Perdagangan Industri di Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 2021, memberlakukan pembatasan virus corona tingkat komunitas 4 di industri, perdagangan, penyakit koperasi dan UKM serta

Sama halnya dengan DKI Jakarta, tamu yang ingin makan di tempat dengan jelas menyatakan bahwa mereka perlu membuktikan sertifikat vaksinasi mereka untuk Covid 19. Aturan yang memuat kewajiban membuktikan vaksinasi dengan kartu vaksinasi digunakan untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Apa sanksi jika menjual sertifikat vaksin Covid-19 palsu? Sanksi Hukum Penjualan Sertifikat Vaksin Covid-19 Palsu

Kasus Terakhir 28 Juli 2021, Polsek Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Pusat. Mereka menangkap seseorang karena membuat sertifikat vaksinasi Covid19 palsu. Penjahat merancang sertifikat dengan memanipulasi nomor ID dan barcode sertifikat, menggunakan  kartu tertentu yang berisi data palsu.

Tindakan kriminal yang memperdagangkan sertifikat vaksinasi palsu setelah April 2021 dan menghasilkan keuntungan sekitar 255 juta rupiah. Situasi dan kondisi yang sulit digunakan oleh individu untuk keuntungan finansial mereka sendiri.

Pelaku dihukum dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai akibat perbuatannya. Ini termasuk undang-undang tentang manipulasi, pembuatan, modifikasi, penghapusan, atau penghancuran informasi elektronik. /Atau dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk memastikan bahwa  dokumen elektronik tersebut dianggap asli.

Kesimpulan

Sertifikat vaksinasi palsu  dilarang oleh negara. Vaksinasi Covid-19 sendiri penting untuk melindungi warga  dari Covid19. Selain kesehatan Anda sendiri, vaksinasi merupakan prasyarat untuk kegiatan masyarakat. Namun pada kenyataannya masih terdapat bentuk-bentuk kejahatan, seperti pembuatan kartu vaksinasi palsu. Oleh karena itu, masyarakat umum perlu mengetahui hubungan hukum dari mereka yang terlibat dalam pemalsuan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Poin-poin yang Perlu Diketahui pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021

Gambar
Sumber : Pixabay Lingkungan universitas menjadi salah satu tempat yang rawan akan terjadinya kasus kekerasan atau kejahatan seksual. Untuk itu, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Permendikbud No. 30 Tahun 2021 ) oleh pemerintah yang spesifik mengakomodir hukum tentang kekerasan seksual di lingkungan universitas. Permendikbud Ristek yang telah merelease peraturan tersebut beberapa bulan lalu, banyak mendapat kritik di beberapa hal. Poin Permendikbud Ristek yang mana yang kontroversial? belajar hukum belajar hukum belajar hukum 1. Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Diduga Melegalkan Seks Bebas Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjadi topik hangat di berbagai kalangan karena isinya yang menggemparkan bahkan dianggap kontroversial. Ada yang berpendapat bahwa Permendikbud Ristek sangat maju dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap korban
Baca selengkapnya

Bagaimana Hukum Aborsi di Indonesia VS Negara Lain

Gambar
Ilustrasi Embrio. Sumber : Pixabay Definisi Aborsi Hukum aborsi di Indonesia tentunya telah diatur dalam UU yang sudah ada. Namun sebelum membahas hukum aborsi di Indonesia, mari kita cari tahu dulu apa itu aborsi. Aborsi dipinjam dari bahasa Inggris, artinya, abortion berasal dari kata latin abortion, yang bermakna menggugurkan kandungan atau meluruhkan kandungan.   Pengertian lain dari KBBI yaitu aborsi merupakan kelahiran embrio yang tidak dapat hidup sampai akhir bulan ke-4 kehamilan, atau aborsi dapat didefinisikan sebagai keguguran janin atau embrio setelah 2 bulan atau lebih kehamilan . Bahaya Aborsi Aborsi memiliki risiko yang sangat tinggi. Untuk itu, penerapannya telah menetapkan standar. Menurut kutipan dari Alodokter, ada beberapa hal yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tergolong tidak aman saat melakukan kegiatan aborsi. Dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan pengetahuan medis yang memadai di bidangnya. Menggunakan lokasi dan fasilitas
Baca selengkapnya

Bagaimana Proses Akuisisi Perusahaan

Gambar
Proses akuisisi perusahaan dapat diartikan sebagai pengambilalihan yang merupakan perbuatan hukum oleh badan pengatur atau orang perseorangan, atau pengambilalihan saham suatu perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut. Dengan adanya proses akuisisi perusahaan , secara hukum ada dua atau lebih unit usaha tetap, dan induk perusahaan terbesar. belajar hukum belajar hukum belajar hukum Proses akuisisi perusahaan hanya memperbarui status pemegang saham. Dia berubah dari pemegang saham perusahaan yang diakuisisi menjadi pemegang saham pengakuisisi. Oleh karena itu, perubahan tersebut karena pemegang saham, bukan status perusahaan. Padahal, proses akuisisi perusahaan bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya regulator dan perusahaan. Namun, proses akuisisi tidak semudah itu, karena mempengaruhi regulasi, seperti pemungutan pajak dan porsi modal kerja. Artikel ini membahas lebih detail tentang akuisisi. Secara khusus, kami akan menjelas
Baca selengkapnya