Apa itu Hukum Perdata dan Contoh Hukum Perdata
Apa itu Hukum Perdata?
Hukum acara perdata adalah
peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum
perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara
perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin
pelaksanaan hukum perdata materiil.
Lebih konkret lagi, dapatlah
dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan
tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya.
Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh
perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah eigenrichting
atau tindakan menghakimi sendiri.
Tindakan menghakimi sendiri
merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang
bersifat sewenangwenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan
sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menyalahkan diri
sendiri ini tidak dibenarkan ketika kita berjuang atau menggunakan hak-hak
kita.
Contoh Hukum Perdata
Ada
banyak contoh hukum perdata dalam
kehidupan kita sehari-hari. Karena salah satu pelanggaran hukum sebenarnya
merupakan pelanggaran yang umum dan sering dilakukan. Misalnya menyangkut
pencemaran nama baik para pihak, hukum perkawinan, dan sebagainya.
1. Hukum Perdata Waris
Contoh hukum
perdata yang sedang hangat diperdebatkan adalah hukum waris. Hukum waris
mengatur pembagian harga harta warisan seseorang di antara anak-anak.
Seseorang yang
berhak menerima atau menolak warisan, dan lain-lain, bilamana aturan hukum
waris mengatur tentang harta warisan.
Pewarisan menurut
hukum perdata adalah hukum waris yang berupa seperangkat aturan yang pada
umumnya mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang dalam bidang hukum
harta benda, yaitu pemindahan harta peninggalan orang yang meninggal dan akibat
suaka. Penerima, hubungan di antara mereka, dan keduanya dan pihak ketiga.
Di Indonesia, ada
tiga jenis hukum waris: hukum waris
Islam, hukum waris perdata, dan hukum waris common law.
2. Hukum Perdata Perkawinan
Pengaturan
perkawinan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara umum,
status hukum perkawinan tidak memiliki hak yang berarti. Antara lain mengatur
bahwa perkawinan dapat dilakukan menurut hukum agama dan bahwa perkawinan
dilakukan dengan persetujuan, yaitu usia minimum untuk menikah.
3. Hukum Perdata Perceraian
Misalnya, siapa
sangka salah satu kasus perceraian yang mungkin pernah kita dengar adalah
tentang hukum perdata. Kita tahu bahwa perceraian dilarang dan tidak boleh
dimasukkan dalam hukum agama. Bukan hanya Islam, tetapi agama lain seperti
Kristen dan Katolik melarang perceraian.
Namun, perceraian
yang terjadi dalam kehidupan nyata tidak bisa dihindari. Tentu saja, ada
undang-undang yang mengatur perceraian ini. Permohonan cerai harus diajukan ke
pengadilan negeri tempat tinggal utama suami pada saat mengajukan permohonan.
Ini termasuk
Kitab
Undang-undang Hukum Acara Perdata 831 atau, jika tidak ada tempat tinggal
utama, tempat tinggal yang sebenarnya.
Jika suami tidak
mempunyai orang atau tempat tinggal yang sebenarnya di Indonesia pada waktu
mengajukan permohonan di atas , maka
tuntutan harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal istri sebenarnya
(No. 207). Perjanjian (Pasal 208).
4. Pencemaran Nama Baik
Pencemaran
nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Kasus
pencemaran nama baik ini kerap disaksikan oleh para tokoh masyarakat. Ini
sangat jelas dalam pencemaran nama baik dan insiden serupa yang ditayangkan di
televisi.
Ketika
kasus sepele menjadi kasus besar dan masalah melalui komentar negatif dari
netizen dan bisa berakhir di KUH Perdata. Ganti rugi atas pencemaran nama baik
diatur dalam Pasal 1372 hingga 1380
KUHPerdata.
Skema
pencemaran nama baik. Itu perlu diklasifikasikan dengan baik. Terhadap fitnah
yang ditimbulkannya. Kerugian seseorang atau orang harus diselesaikan dalam
kerangka hukum perdata dengan kompensasi bagi korban.
Komentar
Posting Komentar