Apa Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti?


Sumber : Pixabay

Proses pembuktian pada perkara pidana tidak sama jika dibandingkan pembuktian pada perkara perdata. Dalam proses pidana, alat bukti (KUHAP) berguna untuk menyelidiki kebenaran yang materiil. Benar atau sejati kebenarannya. Namun dalam bukti proses perdata ( Hukum Acara Perdata) harus secara formal mengejar kebenaran. Artinya, hakim tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh para pihak dalam persidangan.

Oleh karena itu, hakim hanya membuktikan dalam pencarian kebenaran formil preponderance of evidence, sedangkan hakim pidana pada pencarian kebenaran materiil perlu membuktikan peristiwa itu (tanpa adanya kecurigaan yang sah/ beyond reasonable doubt). Perkara pembuktian sangat penting dan diutamakan. Karena, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KUHP, seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman pidana tanpa alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang.

Berikut perbedaan alat bukti dan barang bukti

1. Alat Bukti

Berdasarkan pendapat dari Hari Sasangka dan Lily Rossita, alat bukti dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim atas kebenaran kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Darwan Prinst menyatakan, “Sementara pengertian alat bukti yang sah adalah alat yang berkaitan dengan tindak pidana, alat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menanamkan keyakinan hakim atas kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.”

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

a. Keteranagan saksi;

Kesaksian adalah salah satu alat bukti perkara pidana berupa keterangan saksi tentang perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya, serta memberikan alasan dan pengetahuannya (Pasal 1 ayat (27)).

b.Keterangan ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus tentang apa yang diperlukan untuk menyelesaikan acara pidana untuk kepentingan penyidikan (Pasal 1, Pasal 28).

c. Surat;

Surat itu disumpah atau ditegaskan (Pasal 187).

d. Petunjuk

Petunjuk merupakan suatu perbuatan, peristiwa, atau keadaan yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kejahatan dan siapa pelakunya, karena adanya kesamaan atau kecocokan dengan kejahatan itu sendiri (Pasal 188 ayat 1).

e. Keterangan terdakwa

Keterangan dari terdakwa yaitu keterangan pengadilan tentang apa yang telah dilakukan terdakwa, atau apa yang diketahui atau dialaminya (Pasal 189 ayat (1)).

2. Barang Bukti

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk menyampaikan kebenaran materiil yang penting. Menilai dan menaksir kebenaran lengkap Hukum acara pidana dengan menerapkan ketentuan pidana secara jujur dan akurat. Ini bertujuan untuk menentukan siapa pelaku kejahatan dan meminta pengadilan untuk menyelidiki dan membuatnya. Keputusan untuk menentukan apakah Komisi Kejahatan Pidana telah terbukti dan apakah terdakwa dapat dimintai keterangan.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP, menyatakan jenis barang bukti yakni:

Belajar Hukum Belajar Hukum Belajar Hukum

1. Berda berwujud, yaitu:

  • a. Benda yang digunakan untuk melakukan atau mempersiapkan suatu kejahatan (instrumenta delicti).
  • b. Barang yang digunakan untuk menggagalkan penyelidikan.
  • c. Dibuat khusus atau dimaksudkan untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti);
  • d. Barang lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana. Bagian ini berisi barang-barang yang dibuat oleh kegiatan kriminal (corpus delicti). Misalnya, uang palsu.
Belajar Hukum Belajar Hukum

2. Benda tidak berwujud 

Barang bukti benda berupa uang kertas yang diduga disebabkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 41 KUHAP menetapkan suatu objek tertentu dalam hal suatu perbuatan baru. Dalam hal itu, penyidik berhak menyita parsel atau surat atau benda yang diangkut atau diserahkan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, sepanjang itu merupakan benda. Tersangka berasal dari atau dimaksudkan untuk datang darinya.

Walaupun tunduk pada peraturan, alat bukti tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, tetapi dapat berubah sewaktu-waktu karena dilakukan di lapangan dan bertindak sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara perbedaan alat bukti dan barang bukti

Sebagai contoh, dalam pembunuhan, hakim menunjukkan alat bukti berupa pisau dan parang dan mencari bukti dari terdakwa dan saksi untuk mengejar kebenaran di pengadilan.

Demikian penjelasan tentang perbedaan alat bukti dan barang bukti dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Bagaimana Hukum Aborsi di Indonesia VS Negara Lain

Gambar
Ilustrasi Embrio. Sumber : Pixabay Definisi Aborsi Hukum aborsi di Indonesia tentunya telah diatur dalam UU yang sudah ada. Namun sebelum membahas hukum aborsi di Indonesia, mari kita cari tahu dulu apa itu aborsi. Aborsi dipinjam dari bahasa Inggris, artinya, abortion berasal dari kata latin abortion, yang bermakna menggugurkan kandungan atau meluruhkan kandungan.   Pengertian lain dari KBBI yaitu aborsi merupakan kelahiran embrio yang tidak dapat hidup sampai akhir bulan ke-4 kehamilan, atau aborsi dapat didefinisikan sebagai keguguran janin atau embrio setelah 2 bulan atau lebih kehamilan . Bahaya Aborsi Aborsi memiliki risiko yang sangat tinggi. Untuk itu, penerapannya telah menetapkan standar. Menurut kutipan dari Alodokter, ada beberapa hal yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tergolong tidak aman saat melakukan kegiatan aborsi. Dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan pengetahuan medis yang memadai di bidangnya. Menggunakan lokasi dan fasilitas
Baca selengkapnya

Apa Saja Organisasi Ekstra Kampus Berbasis Islam di Indonesia?

Gambar
  Dalam dunia kemahasiswaan, ada banyak Organisasi eksternal kampus yang bisa diikuti. Dan biasanya, Organisasi ini berasal dari luar universitas itu sendiri. Organisasi eksternal , atau  organisasi tambahan yang terkenal, adalah organisasi eksekutif yang menangani masalah kemahasiswaan. Organisasi ekstra kampus ini terdapat di dalam UUD 1945 sebagai organisasi tambahan dimana mahasiswa memiliki kebebasan berkumpul dan berdiskusi. Mahasiswa yang bergabung dengan suatu organisasi ekstra kampus karena lebih mandiri, lebih leluasa, dan lebih kritis. Di bawah ini adalah daftar empat Organisasi eksternal terbesar di Indonesia. 1. Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan Organisasi luar kampus paling tua di Indonesia. Himpunan Mahasiswa Islam adalah Organisasi luar kampus yang dikususkan untuk mahasiswa yang memeluk agama Islam. HMI sendiri didirikan oleh Lafran Pane, mahasiswi Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta dan rekannya. Pendir
Baca selengkapnya

Poin-poin yang Perlu Diketahui pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021

Gambar
Sumber : Pixabay Lingkungan universitas menjadi salah satu tempat yang rawan akan terjadinya kasus kekerasan atau kejahatan seksual. Untuk itu, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Permendikbud No. 30 Tahun 2021 ) oleh pemerintah yang spesifik mengakomodir hukum tentang kekerasan seksual di lingkungan universitas. Permendikbud Ristek yang telah merelease peraturan tersebut beberapa bulan lalu, banyak mendapat kritik di beberapa hal. Poin Permendikbud Ristek yang mana yang kontroversial? belajar hukum belajar hukum belajar hukum 1. Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Diduga Melegalkan Seks Bebas Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjadi topik hangat di berbagai kalangan karena isinya yang menggemparkan bahkan dianggap kontroversial. Ada yang berpendapat bahwa Permendikbud Ristek sangat maju dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap korban
Baca selengkapnya