HeyLaw Edu

  Sumber : Pixabay Berbagai Lembaga Independen di Indonesia Struktur organisasi terutama pada lembaga independen dewasa saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam kaitannya dengan berbagai inovasi yang tidak dapat diabaikan. Di era demokrasi serta reformasi ini, perkembangan baru tersebut juga terjadi di Indonesia, di mana tumbuh kesadaran bahwa instansi pemerintah tertentu perlu dikembangkan secara independen /tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal Lembaga terkait. Pada tingkat pertama, ada lembaga independen yang perlu dikembangkan, contohnya organisasi kepolisian, militer, bank sentral, dan kejaksaan. Independensi beberapa lembaga ini diperlukan untuk memastikan kewenangan yang terbatas dan demokratisasi yang lebih efektif. Faktanya, saat ini Mahkamah Agung belum dapat menjadi lembaga independen . Selain itu, ada komite di tingkat kedua, yang selalu diidealkan sebagai badan independen , seringkali dengan campuran fungsi sem...

Sumber : Pixabay Peraturan perundang undangan di indonesia bisa dibilang berjumlah sangat banyak. Hal ini tidak heran karena Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga peraturan perundang undangan di indonesia harus ditata sedemikian rupa detailnya. Peraturan ini menjadi acuan dan prosedur dalam upaya melaksanakan prinsip-prinsip supremasi hukum. Menurut peraturan.go.id, ada sekitar 38.970 peraturan perundang-undangan dalam Webinar Hukum Indonesia. Peraturan tersebut termasuk 3.605 peraturan pusat (UU, Perpu, PP dan PerPres), 15.372 peraturan menteri (47 kementerian), peraturan lembaga pemerintah non kementerian (65 LPNK) sejumlah 4011, peraturan daerah (34 pemerintah daerah) dengan total 15982. Pengertian Tata Tertib Dalam uraian Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tingkatannya mengacu pada tingkatan berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pemeringkatan ini didasarkan pada prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh berten...

Sumber : Pixabay Di Indonesia, selain peradilan yang mengawasi sengketa perdata dan pidana, kita juga mengenal peradilan agama yang mengurusi Hukum acara peradilan agama . Peradilan agama adalah sebuah lembaga yang menjalankan yurisdiksi dan ditujukan untuk subjek Muslim dan non-Islam yang tunduk pada hukum Islam. Ketika hukum pidana dan hukum perdata dipengaruhi oleh proses adopsi hukum Belanda, para ahli sepakat bahwa sumber hukum dari berbagai bidang penelitian hukum Islam adalah Alquran, Sunnah atau hadits. UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 24 (2) bahwa Peradilan agama adalah salah satu lembaga peradilan Mahkamah Agung, bersama-sama dengan peradilan, peradilan tata usaha negara, dan badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan militer. Para pelaku peradilan guna mengamankan hukum dan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, di antara mereka yang beragama Islam dalam kasus-kasus tertentu. Webinar Hukum Webinar Hukum Hukum Acara Pe...

  Sumber : Pixabay Sedikitnya 13 siswi menjadi korban pelanggaran hukum berupa pelecehan seksual antara 2016 dan 2021 oleh HW, kepala pesantren di Bandung, Jawa Barat. Mirisnya, umur korban dari kejahatan seksual ini memiliki rentang 13 hingga 16 tahun, dan beberapa di antaranya melahirkan bayi. Bahkan, salah satu korban melahirkan dua anak. Kasus tersebut pertama kali dilaporkan ke polisi Mei lalu, namun baru diketahui publik dalam sidang ketujuh dalam agenda dengar kesaksian di Pengadilan Negeri Bandung Selasa (12 Juli) lalu. Herry Wiryawan, pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani, dan Pondok Pesantren Cibiru Madani, didakwa memperkosa anak di bawah umur. Herry Wiryawan, terduga tersangka pelecehan seksual yang merupakan ketua Yayasan Pesantren, telah melakukan pelecehan seksual kepada 12 santri. Korban dari pelecehan seksual ini bahkan sebagian sudah ada yang hamil hingga melahirkan. Webinar Hukum Webinar Hukum Apa yang D...

Sumber : Pixabay Apa Manfaat vaksin bagi Tubuh Kita? Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan patogen virus dan bakteri. Oleh karena itu, vaksin berperan sebagai pelindung tubuh saat sistem imun menyerang, memproduksi antibodi, dan mengingat bakteri dan virus saat muncul kemudian. Vaksin tidak hanya bekerja secara individu, tetapi juga melindungi masyarakat. Ini bisa terjadi jika banyak orang yang divaksinasi dan tidak mungkin sakit. Dalam situasi ini, virus memiliki inang yang dapat dihuni, sehingga sulit untuk menjadi tempat berkembang biak. Dalam hal ini, bakteri atau virus dapat dibunuh sepenuhnya. Fenomena di mana orang terlindungi dari virus karena banyak yang divaksinasi dikenal sebagai imunitas komunitas. Oleh karena itu, herd immunity memainkan peran utama dalam menghilangkan penyakit. Oleh karena itu, mereka yang memenuhi persyaratan vaksinasi perlu segera divaksinasi agar dapat membangun kekebalan kelompok dengan lebih c...

Sumber : Pixabay Awal Mula Covid 19 di Dunia Awal mula covid 19 yang disebabkan oleh virus corona baru pertama kali dilaporkan oleh pemerintah di Wuhan, China pada Desember 2019. Gejalanya meliputi demam, malaise, batuk kering, dan sesak napas. Awalnya penyakit ini didiagnosis sebagai gejala pneumonia virus. Namun, hasil sekuensing genomik menunjukkan bahwa patogen tersebut adalah virus corona ( covid ) baru. Baca juga : Webinar Hukum Virus Corona sebenarnya sudah ada sejak lama. Apakah Anda ingat wabah SARS 2003? Nah, kedua virus ini sebenarnya masih berkerabat, tapi tidak sama. Pada 11 Februari 2020, International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) mengumumkan wabah ini sebagai nama virus baru, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV2). Organisasi Kesehatan Dunia menamakan penyakit itu "Covid 19" pada 11 Februari 2020. WHO percaya bahwa penggunaan nama "SARS" dari perspektif komunikasi risiko adalah akibat dari ketakutan beber...

Sumber : Pixabay Sebagaimana kita ketahui, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, yang dibuat oleh badan yang berwenang dan termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum dapat dibedakan menurut bentuknya menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Baca juga : Webinar Hukum Secara historis, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Karena faktor-faktor ini, Indonesia secara tradisional mengadopsi gaya hukum perdata. Hal ini menunjukkan adanya kodifikasi terhadap hukum. Doktrin hukum perdata tidak serta merta menghapus budaya masyarakat Indonesia yang masih menganut hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) hingga saat ini. Sehingga ternyata corak hukum Indonesia sangat unik. Agar kodifikasi ada, Indonesia perlu menyiapkan prosedur untuk menyusun RUU tersebut. Proses yang dilakukan harus berdasarkan prinsip dan teori hukum agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu teori dalam perumusan hukum adalah Stufenbau...