HeyLaw Edu

Sumber : Pixabay Apa Manfaat vaksin bagi Tubuh Kita? Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan patogen virus dan bakteri. Oleh karena itu, vaksin berperan sebagai pelindung tubuh saat sistem imun menyerang, memproduksi antibodi, dan mengingat bakteri dan virus saat muncul kemudian. Vaksin tidak hanya bekerja secara individu, tetapi juga melindungi masyarakat. Ini bisa terjadi jika banyak orang yang divaksinasi dan tidak mungkin sakit. Dalam situasi ini, virus memiliki inang yang dapat dihuni, sehingga sulit untuk menjadi tempat berkembang biak. Dalam hal ini, bakteri atau virus dapat dibunuh sepenuhnya. Fenomena di mana orang terlindungi dari virus karena banyak yang divaksinasi dikenal sebagai imunitas komunitas. Oleh karena itu, herd immunity memainkan peran utama dalam menghilangkan penyakit. Oleh karena itu, mereka yang memenuhi persyaratan vaksinasi perlu segera divaksinasi agar dapat membangun kekebalan kelompok dengan lebih c

Sumber : Pixabay Awal Mula Covid 19 di Dunia Awal mula covid 19 yang disebabkan oleh virus corona baru pertama kali dilaporkan oleh pemerintah di Wuhan, China pada Desember 2019. Gejalanya meliputi demam, malaise, batuk kering, dan sesak napas. Awalnya penyakit ini didiagnosis sebagai gejala pneumonia virus. Namun, hasil sekuensing genomik menunjukkan bahwa patogen tersebut adalah virus corona ( covid ) baru. Baca juga : Webinar Hukum Virus Corona sebenarnya sudah ada sejak lama. Apakah Anda ingat wabah SARS 2003? Nah, kedua virus ini sebenarnya masih berkerabat, tapi tidak sama. Pada 11 Februari 2020, International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) mengumumkan wabah ini sebagai nama virus baru, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV2). Organisasi Kesehatan Dunia menamakan penyakit itu "Covid 19" pada 11 Februari 2020. WHO percaya bahwa penggunaan nama "SARS" dari perspektif komunikasi risiko adalah akibat dari ketakutan beber

Sumber : Pixabay Sebagaimana kita ketahui, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat, yang dibuat oleh badan yang berwenang dan termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum dapat dibedakan menurut bentuknya menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Baca juga : Webinar Hukum Secara historis, Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Karena faktor-faktor ini, Indonesia secara tradisional mengadopsi gaya hukum perdata. Hal ini menunjukkan adanya kodifikasi terhadap hukum. Doktrin hukum perdata tidak serta merta menghapus budaya masyarakat Indonesia yang masih menganut hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) hingga saat ini. Sehingga ternyata corak hukum Indonesia sangat unik. Agar kodifikasi ada, Indonesia perlu menyiapkan prosedur untuk menyusun RUU tersebut. Proses yang dilakukan harus berdasarkan prinsip dan teori hukum agar hasilnya bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu teori dalam perumusan hukum adalah Stufenbau

Sumber : Pixabay Hukum acara perdata adalah seperangkat norma hukum formil yang membantu menjaga kelangsungan hukum materiil perdata jika terjadi tuntutan hukum. Hukum materiil perdata adalah peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan untuk menjamin ditaatinya hukum substantif melalui mediasi yudisial. Selain itu, KUH Perdata mengatur tentang tata cara pengajuan tuntutan hukum , tata cara pemeriksaan, penetapan dan pelaksanaan putusan. Definisi Hukum Acara Perdata Hukum acara perdata dikutip dari pendapat Sudikno Mertokusumo adalah aturan hukum yang mengatur segala hukum perdata materiil dan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang menjamin agar hakim mematuhi atau menegakkan hukum materiil. Sumber-sumber hukum acara perdata, seperti: Sumber hukum tertulis, yaitu: HIR / Het Herziene Indoneisch Reglement (hal. 1884 No. 16, hal. 1941 No. 44), RBg / Reglement voor de Buitengewesten (hal. 1927 No. 227), Rv / Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (1847 No. 52,

Sumber : Pixabay Apa yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara? Hukum tata negara diambil dari Bahasa Belanda dengan nama staatsrecht. Hukum tata negara memiliki dua pengertian yaitu Hukum Tata Negara dalam artian luas dan Hukum Tata Negara dalam arti sempit. Hukum tata negara atau HTN sendiri kerap disamakan dengan hukum konstitusi . Menurut Profesor Jimly Asshiddiqie, tata negara adalah suatu sistem penyusunan negara yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai struktur konstitusi dan isi norma-norma negara. Atau dapat dikatakan, Hukum Tata Negara digambarkan sebagai cabang ilmu hukum yang menetapkan struktur negara, struktur ketatanegaraan atau mekanisme hubungan antara struktur negara, dan mekanisme hubungan antara struktur negara. Menurut van Vollenhoven, HTN berhubungan dengan semua Belajar Hukum atas hingga bawahan berdasar tingkatannya. Masing-masing menentukan wilayah atau lingkungannya sendiri, dengan stakeholder dalam masyarakat hukum yang bersangkutan masing-masing

Sumber : Pixabay Proses pembuktian pada perkara pidana tidak sama jika dibandingkan pembuktian pada perkara perdata. Dalam proses pidana, alat bukti (KUHAP) berguna untuk menyelidiki kebenaran yang materiil. Benar atau sejati kebenarannya. Namun dalam bukti proses perdata ( Hukum Acara Perdata) harus secara formal mengejar kebenaran. Artinya, hakim tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh para pihak dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim hanya membuktikan dalam pencarian kebenaran formil preponderance of evidence, sedangkan hakim pidana pada pencarian kebenaran materiil perlu membuktikan peristiwa itu (tanpa adanya kecurigaan yang sah/ beyond reasonable doubt). Perkara pembuktian sangat penting dan diutamakan. Karena, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KUHP, seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman pidana tanpa alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Berikut perbedaan alat bukti dan barang bukti 1. Alat Bukti Berdasarkan pendapat dari Hari Sasangka dan Lily

  Dalam dunia kemahasiswaan, ada banyak Organisasi eksternal kampus yang bisa diikuti. Dan biasanya, Organisasi ini berasal dari luar universitas itu sendiri. Organisasi eksternal , atau  organisasi tambahan yang terkenal, adalah organisasi eksekutif yang menangani masalah kemahasiswaan. Organisasi ekstra kampus ini terdapat di dalam UUD 1945 sebagai organisasi tambahan dimana mahasiswa memiliki kebebasan berkumpul dan berdiskusi. Mahasiswa yang bergabung dengan suatu organisasi ekstra kampus karena lebih mandiri, lebih leluasa, dan lebih kritis. Di bawah ini adalah daftar empat Organisasi eksternal terbesar di Indonesia. 1. Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan Organisasi luar kampus paling tua di Indonesia. Himpunan Mahasiswa Islam adalah Organisasi luar kampus yang dikususkan untuk mahasiswa yang memeluk agama Islam. HMI sendiri didirikan oleh Lafran Pane, mahasiswi Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta dan rekannya. Pendir

Sumber : Pixabay Kita sudah mengetahui bahwa sistem hukum yang digunakan di Indonesia saat ini adalah sistem hukum yang mencakup pemahaman hukum empiris, artinya aturan hukum dan penegakannya selalu mengacu pada aturan tertulis, seperti teks hukum yang diterapkan tanpa otorisasi. Perlu mempertimbangkan apakah aturan yang diterapkan adil bagi seluruh masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, undang-undang biasanya muncul sebagai bangunan legislatif, yang merupakan brand mark yang dikenal banyak orang. Misalnya, ketika kita berurusan dengan hukum, kita berurusan dengan dunia hukum dan peraturan. Selanjutnya dalam perkembangan hukum, muncul Paradigma Masyarakat Hukum yang ingin mengubah pemikirannya, yaitu para sarjana dan penegak hukum tidak hanya berpegang pada teks hukum, tetapi juga berharap dapat melakukan terobosan-terobosan di bidang lain. Hukum Heylaw Edu Hukum Heylaw Edu Putusan hakim tersebut sekarang biasa disebut dengan Hukum Progresif . Oleh karena itu, dalam